Breaking News
Foto : Kegiatan di salah satu PAUD. (dok. MSP)
Foto : Kegiatan di salah satu PAUD. (dok. MSP)

Pemerintah Daerah Dukung Akreditasi PAUD dan PNF 2017

Reporter : chicilia risca

JOMBANG, MSP – Implikasi UU 23/2014, maka tahun 2017, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang mengelola Pendidikan Formal (PF) dan Pendidikan Non Formal (PNF), PF terdiri dari SD dan SMP, sedangkan PNF terdiri dari PAUD (KB, TPA, SPS, TK) serta Pendidikan Masyarakat (Dikmas) meliputi Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Program Paket A, Paket B dan Paket C), kursus keterampilan yang memberi bekal langsung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran. Oleh karenanya kepedulian terhadap pendidikan adalah tanggung jawab dari semua elemen untuk semakin bermutu.

Kualitas lembaga PAUD tidak bisa disamakan dengan jenjang sekolah lain, karena selain PAUD sudah jelas tertulis standar kriteria batas penilaian. Penilaian tersebut salah satunya pencapaian terbaik melalui lulusan yang melanjutkan sekolah di sekolah bergengsi. Namun di PAUD yaitu pelayanan yang terdiri dari nilai kepuasan, nyaman sesuai dengan hati anak didik.

Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD dan PNF) Provinsi Jawa Timur, memberikan penghargaan atas kerja nyata dari kepedulian Kabupaten Jombang terhadap pendidikan khususnya PAUD. BAP PAUD dan PNF bekerjasama dengan UIN Maliki Malang mengundang serta memberikan apresiasi terhadap Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah peduli pada kegiatan Akreditasi PAUD dan PNF di Jawa Timur. Dengan kategori “Best Practice” Kabupaten/Kota Peduli Akreditasi PAUD dan PNF 2017, pada Rabu (27/9).

“Penilaian untuk 2017 masih dalam proses di pusat (Jakarta) untuk Kabupaten Jombang khususnya, sedangkan  tahun 2016 untuk 69 sekolah mendapatkan penilaian antara A dan B tetapi akreditasi C untuk tiga TK. Sedangkan penilaian periode ini terprediksi hanya B dan C, terkendala sarpras bagi sekolah non formal,” jelas Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, Drs. Djoko Suwono, M.Si.

Sekolah non formal memang tidak mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah, tetapi memiliki target pengajuan akreditasi yang sudah terlaksana. Terdapat keinginan dalam proses pengajuan akreditasi, sehingga akan lebih mudah jika ingin meningkatkan tingkat nilai akreditasi. Batas waktu untuk spesifikasi akreditasi C adalah dua tahun, setelahnya dapat mengajukan kembali. Sedangkan untuk A dan B batas periodenya lima tahun.

“Melalui penilaian akreditasi C perbaikan ke B akan lebih mudah dalam prosesnya, karena tidak secara langsung mendapatkan A sehingga bisa saja merasa sangat puas,” ilustrasi dari pemimpin yang pernah menjabat sebagai kepala SMA Negeri 2 Jombang ini.

Pengajuan penilaian akreditasi secara merata di Kabupaten Jombang dengan setiap kecamatan terdiri dari tiga lembaga (TK). Proses penilaian melalui pengajuan serta dipilih langsung dari pusat dengan tidak terdapat kuota. Pihaknya sebagai perantara sehingga tidak secara langsung terlibat dalam prosesnya. Terdapat satu berkas yang dikembalikan karena kelengkapannya kurang, namun sudah teratasi oleh lembaga terkait sehingga tinggal pengembalian hasil revisi berkas ke pusat.

Disamping itu pencanangan akreditasi baru saja terlaksana dan berdampak, selama ini sosialisasi yang gencar dilakukan dari tahun 2014, kemudian baru tahun 2016 terlaksana. Pencapaian standar minimal harus tercapai, namun realita yang selalu dihadapi adalah anggaran terbatas. Telaten dan penuh semangat harus terus ditanamkan dalam praktiknya kapada guru PAUD di pengabdiannya.

Djoko Suwono memproyeksikan selama ia menjabat, tercatat setiap tahun jumlah lembaga PAUD selalu meningkat, hampir setiap bulan terdapat pengajuan lembaga baru (PAUD). Pengajuan pembuatan lembaga PAUD seharusnya memahami delapan standar nasional. Namun sering kali pendiriannya tidak terpacu pada delapan standar nasional tersebut, tetapi PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang akan melakukan pembinaan. Kemudian setiap lembaga mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM), setelah terpenuhi harus mengacu pada delapan standar nasional.

Pencapaian yang terencana pada tahun 2018 yaitu 408 lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Jombang yang dalam proses akreditasi (sudah mengajukan permohonan akreditasi) pada tahun 2018, telah terakreditasi secara menyeluruh. Harapan yang kedua, 422 lembaga KB, 273 lembaga TK, 156 lembaga RA, 21 lembaga PKBM dan 62 lembaga LKP di tahun 2018 mengajukan permohonan akreditasi. Terakhir adalah pada tahun 2020, semua lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Jombang sudah terakreditasi secara menyeluruh.

“Siapapun nanti yang menggantikan menjadi kepala bidang, tentu akan melanjutkan konsep serta perencanaan yang sudah terencana saat ini. Demi kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Jombang khususnya untuk jenjang PAUD,” pungkas akhir dari Djoko Suwarno.        Tiyas

Check Also

Foto : Ketua MKKS, Karyono, S.Pd, M.Si. (fakhruddin)

Perpres PPK Redam 5 Hari Sekolah

Reporter : fakhruddin TEMBELANG, MSP – Menengok beberapa bulan lalu, dunia pendidikan dikejutkan oleh keputusan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!